Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Investasi/BKPM, berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh nusantara. Hal ini disampaikan Menteri Kominfo, Meutya Hafid, dalam pertemuan dengan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, di Jakarta. Tujuan utamanya adalah agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Meutya Hafid menekankan bahwa percepatan transformasi digital merupakan prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan akses internet yang merata, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, menjadi fokus utama. Tantangan yang dihadapi cukup besar, mengingat masih banyak daerah yang belum terjangkau infrastruktur digital yang memadai.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata,” tegas Menteri Meutya dalam rilis pers. Data terbaru menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan akses yang signifikan. Sebagai contoh, 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses *fixed broadband*, 38 persen kantor desa belum terhubung internet, dan 75 persen puskesmas memiliki koneksi yang kurang memadai.
Strategi Inovatif untuk Pemerataan Akses Internet
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah tengah menerapkan berbagai strategi inovatif. Salah satunya adalah dengan mendorong investasi yang lebih efisien dan inklusif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang terus mendorong investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.
Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab utama dalam mengakselerasi digitalisasi di sektor pemerintah, ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM) digital. Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 hingga 8 persen, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Digital 2045, sangat bergantung pada keberhasilan pemerataan akses internet ini.
Peran Danantara dalam Pengembangan Infrastruktur Digital
Sebagai *sovereign wealth fund* (SWF), Danantara diharapkan dapat berperan penting dalam mendukung penguatan ekosistem telekomunikasi dan digital nasional. Investasi di sektor digital dianggap krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, menekankan potensi besar investasi digital, terutama dalam infrastruktur jaringan dan teknologi 5G.
“Kami melihat potensi besar dalam investasi digital, terutama dalam infrastruktur jaringan dan teknologi 5G. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan,” ujar Bahlil Lahadalia. Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi salah satu skema yang akan dimaksimalkan.
Akselerasi Implementasi Jaringan 5G
Kementerian Kominfo mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G. Model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan dan menekan biaya investasi. Malaysia, yang memulai implementasi 5G bersamaan dengan Indonesia pada 2021, telah mencapai cakupan 80 persen, sementara Indonesia masih tertinggal.
Pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis. Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen, mempercepat penetrasi internet secara efisien. Implementasi 5G yang optimal diharapkan dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan 4G.
Tantangan dan Solusi dalam Migrasi Spektrum
Pemerintah berencana merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025 untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, meskipun masih menghadapi gugatan di PTUN dari MNC Group. Pita 3,5 GHz, spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034. Strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi sangat penting untuk memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan.
Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal proses migrasi spektrum, mengingat tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz (Telkom, Telkom Satelit Indonesia, dan BRI) berada di bawah portofolionya. Dengan pendekatan inovatif seperti KPBU Unsolicited, investasi digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Target Kecepatan Broadband dan Visi Indonesia Digital 2045
Pemerintah menargetkan kecepatan *broadband mobile* mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Dengan strategi yang tepat, pemerataan akses internet yang lebih merata dan inklusif dapat terwujud. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju berbasis digital.
Keberhasilan pemerataan akses internet ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, target pemerataan akses internet dan transformasi digital di Indonesia dapat tercapai.
