Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia, proyek ambisius yang bertujuan mempercepat transformasi digital, akhirnya memasuki tahap akhir pengembangan. Setelah melewati berbagai rintangan, termasuk serangan siber dan penyelidikan kasus korupsi, pemerintah menargetkan operasional PDN 1 akan dimulai pada 1 Juni 2025.
Kehadiran PDN diharapkan mampu memberikan layanan publik berbasis data yang lebih aman, efisien, dan transparan. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang andal dan modern.
Target Operasional PDN 1 Juni 2025
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy telah sepakat menetapkan target tersebut.
Proses serah terima PDN 1 telah selesai pada Maret 2025. Kini, fasilitas tersebut tengah menjalani asesmen keamanan dan uji operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menkominfo Meutya Hafid menyatakan optimisme terkait target Juni 2025. Uji coba operasional akan menjadi langkah krusial sebelum PDN 1 beroperasi penuh.
Tantangan dan Solusi Pengembangan PDN
Pemerintah berencana membangun tiga PDN secara keseluruhan. Setelah PDN 1, pembangunan PDN 2 dan PDN 3 akan segera menyusul.
Untuk mempercepat proses, skema *co-sharing* tengah dikaji. Skema ini diharapkan dapat memaksimalkan efisiensi dan sumber daya.
Salah satu tantangan utama adalah penguatan cadangan operasional. Saat ini, PDN Sementara (PDNS) masih menjadi andalan. Namun, ketersediaan anggaran untuk PDNS masih menjadi kendala.
Ketiadaan anggaran untuk cadangan operasional berpotensi menimbulkan risiko sistem berjalan tanpa cadangan, yang tentunya tidak ideal. Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut.
Pengamanan Data dan Pencegahan Serangan Siber
Pengalaman serangan ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 pada tahun 2024 menjadi pelajaran berharga. Kejadian ini mengakibatkan layanan publik lumpuh total dan memicu penyelidikan dugaan korupsi senilai Rp 959 miliar oleh Kejari Jakpus.
Kejadian tersebut telah mendorong perubahan tata kelola dan penguatan keamanan siber pada PDN 1. Sistem keamanan yang lebih canggih dan terintegrasi menjadi prioritas utama.
Dampak Positif PDN terhadap Transformasi Digital
Pembangunan PDN merupakan bagian dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional.
Salah satu sasaran utama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui teknologi digital yang andal.
Dengan operasional PDN, diharapkan layanan publik akan lebih efisien dan akses informasi bagi masyarakat akan lebih mudah.
PDN akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem digital pemerintahan Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Transformasi digital di berbagai sektor pun diharapkan akan semakin terakselerasi.
Meskipun terdapat berbagai tantangan, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan PDN tetap kuat. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia, menuju pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
