Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat (USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang kontroversial. Kebijakan ini mewajibkan imigran potensial untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal di AS. Hal ini mencakup berbagai kategori imigran, mulai dari pemohon Green Card hingga pencari suaka dan pengungsi.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Donald Trump yang bertujuan memperketat imigrasi ke AS dengan memperkuat pengawasan perbatasan. Meskipun kebijakan serupa telah diterapkan sebelumnya untuk pemohon visa, ekspansi ini memicu kekhawatiran luas.
Green Card, atau kartu penduduk tetap, memungkinkan warga negara asing yang memenuhi syarat untuk tinggal dan bekerja secara legal di Amerika Serikat. Dengan kebijakan baru ini, proses perolehan Green Card dan berbagai status imigrasi lainnya akan semakin ketat dan kompleks, membutuhkan pengungkapan informasi pribadi yang lebih luas.
Tujuan USCIS adalah meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing dan mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Mereka berpendapat bahwa akses ke profil media sosial dapat membantu mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan teroris atau aktivitas ilegal lainnya. Namun, kebijakan ini menuai banyak kritik.
Kekhawatiran Terkait Kebebasan Berekspresi
Banyak pihak, termasuk pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak kebijakan ini terhadap kebebasan berekspresi. Hussain menekankan bahwa kebijakan ini menciptakan efek chilling, memaksa individu untuk menyensor diri mereka sendiri di dunia maya agar tidak berisiko ditolak permohonan imigrasinya.
Kebijakan ini dianggap menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon, terutama bagi mereka yang memiliki pandangan politik atau aktivitas online yang mungkin dianggap kontroversial oleh pihak berwenang AS. Hal ini dapat membatasi kebebasan berbicara dan partisipasi politik, khususnya bagi komunitas imigran yang rentan.
Hussain juga menyoroti dampak kebijakan ini pada pemegang Green Card yang telah tinggal lama di AS. Mereka yang sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika Serikat dan berupaya mendapatkan kewarganegaraan, atau mereka yang memiliki visa dan sedang mengajukan Green Card, juga terpengaruh oleh kebijakan ini. Mereka mungkin harus menanggung konsekuensi atas postingan lama di media sosial mereka, meskipun telah berlalu bertahun-tahun.
Selain itu, perlu dipertimbangkan aspek teknis dan praktis dari kebijakan ini. Bagaimana USCIS akan menangani volume data yang sangat besar dari jutaan pemohon? Bagaimana mereka akan memastikan keakuratan dan privasi data tersebut? Apakah ada mekanisme banding jika pemohon merasa permohonan mereka ditolak secara tidak adil karena postingan media sosial mereka?
Implikasi yang Lebih Luas
Kebijakan ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi imigran tetapi juga bagi kebebasan berbicara dan privasi di era digital. Penggunaan media sosial sebagai alat skrining imigrasi menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang kompleks. Apakah kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia?
Perdebatan tentang kebijakan ini akan berlanjut, dengan pendukung kebijakan mengklaim bahwa hal ini penting untuk keamanan nasional, sementara kritikus menyoroti ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan privasi. Masa depan kebijakan ini, dan dampaknya yang luas, masih belum pasti. Namun, hal ini menunjukkan perlunya perdebatan publik yang mendalam tentang keseimbangan antara keamanan dan kebebasan di era digital.
Lebih lanjut, perlu dikaji apakah kebijakan ini proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan keamanan nasional. Apakah ada metode yang kurang invasif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi AS adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.
